KPK Dampingi Pemkot Palembang Maksimalkan Pendapatan Daerah

KPK Dampingi Pemkot Palembang Maksimalkan Pendapatan Daerah

Terkait pengawasan terhadap pungutan pajak daerah di Kota Palembang serta bertujuan agar Pemerintah Kota Palembang dapat lebih mandiri memaksimalkan pendapatan daerahnya, Pemerintah Kota Palembang bersama Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar pertemuan bersama pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Palembang di Gedung Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan, demi mengoptimalkan penerimaan pajak daerah ini, pihaknya tidak segan-segan untuk memberikan sanksi, baik itu petugas pajak yang nakal dan pelaku usaha itu sendiri.

Ia juga memberikan sanksi terberat yang dapat dijatuhkan bagi pelaku usaha jika tidak membayar pajak sesuai kententuan seperti pencabutan izin usahanya.

Keterlibatan KPK sendiri dalam hal ini untuk dapat mendampingi pemerintah daerah agar dapat mengoptimalkan pendapatannya. Diantaranya melakukan monitoring dan pendampingan setiap program yang akan dijalankan.

Koordinator Wilayah II Sumatera KPK Abdul Haris mengatakan, alokasi penerimaan daerah yang berasal dari anggaran pendapaan belanja Negara terus menurun setiap tahunnya, oleh karena itu pemerintah daerah hendaknya dapat meningkatkan penerimaan khususnya di sector pajak.

Ditambahkannya tidak hanya dari sektor internal, hal serupa juga berlaku pada pengusaha yang dalam hal ini merupakan wajib pajak. Menurutnya pihaknya meminta agar dapat lebih transparan membuka data pembayaran pajak mereka seperti di sektor pajak restoran, hotel dan hiburan.